Warga Bantaran Kali Ciliwung Keluhkan Ganti Rugi

Infodua.com – Jakarta, Hadijah, seseorang wanita paruh baya, tengah menyapu area sisi depan tempat tinggalnya yg mempunyai ukuran 3×3 mtr.. Rumah yg miliki loteng itu berdiri di bantaran Kali Ciliwung, persisnya di RT 11 RW 04, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Hadijah punyai sembilan anak. Suaminya sudah lama wafat. Di dalam rumah itu, dia tinggal bersama-sama empat anaknya. Sedang lima anak yg lainnya telah punyai hunian sendiri-sendiri. Buat menyokong kehidupan keluarganya, keseharian dia berjualan kue keliling. “Saya keliling di seputaran Manggarai,” tuturnya kala dijumpai detikcom, pagi itu, Senin, 22 Oktober 2018.

Sejumlah besar masyarakat RT 11 punyai pekerjaan seperti Hadijah. Tidak cuman berjualan keliling, mereka buka lapak di Pasar Rumput. Serta mode rumah mereka di bantaran kali itu sama. Rumah-rumah itu berdempetan dengan loteng di sisi atas. Loteng tersebut yg dipakai buat mengevakuasi banyak barang apabila banjir hadir.

Pada 2002 serta 2007, permukiman kumuh itu alami banjir besar. Saluran air Kali Ciliwung demikian deras sampai merendam sejumlah rumah masyarakat. Tetapi, sejak mulai ada pintu penambahan di Pintu Air Manggarai, lokasi itu telah gak terserang banjir besar kembali.

Hadijah serta masyarakat yang lain, apabila kebanjiran, sangat terpaksa mengungsi ke Taman Manggarai, yg tempatnya tidak jauh dari Stasiun Manggarai. Seperti itulah, penderitaan itu dirasakan saat sekian tahun. Tetapi mereka konsisten menampik ganti ke rumah susun apabila bantaran Ciliwung dijalankan normalisasi.

“Saya maunya dikasih kontrakan rumah sepetak atau ganti rugi uang saja. Kalau ke Rusun Rawa Bebek, airnya susah, fasilitas juga kurang. Masih sepi disana. Akses juga jauh ke mana-mana,” papar Hadijah.

Hadijah telah 35 tahun hidup di bantaran sungai. Sebelumnya dia bersama-sama suaminya tinggal mengontrak pada 1983. Makin lama, rumah kontrakan itu berubah menjadi kepunyaannya sehabis beli melalui cara mencicil. Dia juga rajin membayar pajak bumi serta bangunan, yg saat ini Rp 8.000 per tahunnya.

Supandi, 64 tahun, Ketua RT 11 RW 04, Kelurahan Manggarai, mengemukakan, kala dia mulai tinggal di kampung itu pada 1954, bantaran kali masihlah bersih dari permukiman masyarakat. Bantaran sungai itu makin lama diuruk oleh masyarakat serta dibikin hunian. Sungai yg awal kalinya lebar juga jadi menciut.

Beberapa masyarakat Supandi gak miliki surat kepemilikan tanah atau sertifikat. Bukti yg dipunyai mereka cuma sinyal lunas pembayaran PBB tiap-tiap tahun. Bersamaan karenanya ada project normalisasi Ciliwung, lokasi itu didata serta dibuatkan nomer urut bagian dan telah diukur oleh Tubuh Pertanahan Nasional mulai 18 September 2018.

Supandi gak tahu kapan bantaran Ciliwung yg ada pada wilayahnya bakalan ditanggul atau diturap. Dia ikut gak tahu kapan wilayahnya dapat dibebaskan lahannya oleh pemerintah, walaupun pihak kelurahan telah mengatakan project normalisasi Ciliwung.

“Kami setuju saja, kan ini kebijakan pemerintah. Tapi yg wajarlah dapat pembebasan rumah, jangan sampai merugikan warga,” ujar Supandi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *